Wakil Ketua MPR Dr H Arsul Sani SH MSi Berkunjung Ke Pesantren Fadhlul Fadhlan
Wakil Ketua MPR RI Arsul Sani (dua dari kiri) saat diterima pengasuh PPFF Dr KH Fadlolan Musyaffa’ Lc MA (tiga dari kiri) bersama H Istajib AS (nomor satu dari kiri) dan H Muhammad Sahir (nomor satu dari kanan), sebagai tokoh Jawa Tengah.
SEMARANG- Tahun 2023 ditandai menguatnya suhu politik. Suhu ini eskalasinya akan terus memanas ketika memasuki 2024, saat dimulainya kontestasi Pemilu 2024 yang akan menjadi ajang pemilu serentak, mulai Presiden (Pilpres), Pemilu Legislatif (Pileg), Pemilu DPD RI, Pemilihan Gubernur (Pilgub) hingga Pilkada kabupaten kota. Peran ulama, tokoh agama dan tokoh masyarakat menjadi penting dan sangat dibutuhkan untuk berperan sebagai dinamisator dan pengayom masyarakat.
Hal tersebut terangkum dalam diskusi Ngopi Bareng antara Wakil Ketua MPR sekaligus anggota DPR RI, Dr H Arsul Sani SH MSi dengan Pimpinan Pondok Pesantren Fadhlun Fadhlan (PPFF), Dr KH Fadlolan Musyafa’, Lc MA serta tokoh Jawa Tengah Drs H Istajib AS dan Muhammad Sahir, di PPFF, Mijen, Kota Semarang, Selasa (24/1/2023).
Ngopi Bareng dan Bincang Santai
Dalam Ngopi Bareng tersebut Kiai Fadlolan memberi nasihat, arah negara Indonesia dengan mayoritas penduduk muslim ini, harus mencerminkan wajah Islam yang rahmatan lil alamin, baik dalam berpolitik, berbirokrasi, dan mengelola negara.
“Citra Islam yang rahmatan lil alamin ini harus tercermin di tengah hingar bingar Pemilu 2024, agar Pemilu 2024 berlangsung sukses serta menghasilkan para pemimpin yang amanah dan mampu meningkatkan kesejahteraan rakyat,” harapnya.
Mengamalkan syariat Islam, lanjut Kiai Fadlolan yang juga Ketua Komisi Fatwa MUI Jawa Tengah, sebagai kewajiban (amal al-syariah), dan boleh dilakukan dengan terang-terangan sebagai siar agama. Hal ini, tambahnya, berbeda dengan Formalitas terapan syariah (tathbiq al-syariah) yang bila diterapkan tidak cocok untuk NKRI.
Dalam obrolan ngopi, Kiai Fadlolan juga menyinggung fenomena menguatnya opini larangan politik identitas. Ditegaskan, yang namanya politik praktis itu mesti tidak ada yang lepas dari identitas dan bahkan ideologi.
Seperti misalnya PDIP itu tidak bisa lepas dari identitas tokoh Soekarno. Sekira dilepas identitas tersebut maka PDIP akan tidak menarik lagi bagi rakyat. “Memang tercipta magnit tersendiri ketika PDIP mengusung pak Jokowi dalam dua periode menjadi Presiden RI,” katanya.
Demikian pula Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) itu identik dengan Gus Dur, NU, bahkan ideologi agama Islam. Bila dilepas dari identitasnya maka PKB cenderung akan ditinggalkan konstituennya. Begitupula partai lain. Namun bila ada larangan politik identitas, itu tidak fair dalam beropini politik.
Menurut Kiai Fadlolan selama ini PPFF selalu menjadi tempat bertemunya para alim ulama, para pejabat negara, hingga masyarakat umum. Sebulan lalu, Menkopolhukam Prof Dr H Mahfud MD berkunjung dan menyampaikan ceramah, kemudian Sabtu 28 Januari 2023 rencana akan dikunjungi Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Dr H Saindiaga Uno. Tujuan berkunjung sowan, bersilaturahmi untuk memperoleh berkah. Termasuk kedatangan Arsul Sani untuk kali ke empat di PPFF, disambut hangat oleh pimpinan PPFF dan Bu Nyai Hj Fenty Hidayah S Pdi.
